http://compteur.cc/

Sabtu, 17 Desember 2011

BI Kucurkan Rp1 M Kembangkan Desa Wisata Bali

DENPASAR - Guna mendukung pengembangan tujuh desa wisata di sejumlah kabupaten di Bali anggaran senilai Rp1 miliar 50 juta dikucurkan lewat program Bank Indonesia Social Responsibility (BSR). Penyaluran BSR untuk program pengembangan tujuh desa wisata nantinya akan disinkronkan dengan kebijakan pariwisata kerakyatan dengan partnership lima kabupaten di Bali. Lima kabupaten itu masing-masing Jembrana, Tabanan, Gianyar, Bangli, Karangasem dan Buleleng. "Penyaluran BSR untuk pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat memberikan efek ganda bagi masyarakat setempat sehingga pada giliranya bisa meningkatkan kesejahteraannya," ujar Pimpinan BI Denpasar Jeffrey Kairupan di Denpasar, Jumat (16/12/2011). Adapun desa yang mendapat kucuran BSR masing-masing Pinge (Tabanan), Blimbingsari (Jembrana), Bedahulu (Gianyar), Penglipuran (Bangli), Pancasari (Buleleng) serta Budakeling dan Jasri (Karangasem). Dia menambahkan, dalam rangka percepatan terwujudnya pariwisata kerakyatan maka pihaknya juga membangun partnership dengan Bali Hotel Association (BHA) yang akan memberikan pendampingan teknis dan aspek manajerial pengembangan desa wisata, kelompok sadar wisata (pokdarwis). Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, harus bersiap menghadapi berbagai perubahan dan bisa merespons setiap pergeseran tren wisatawan. Jika sebelumnya, lebih fokus untuk menikmati keindahan panoraman alam menjadi berinteraksi dengan budaya, masyarakat dan alam sekitar. Juga bagaimana berinteraksi dengan kebiasaan, aktivitas sehari-hari, ritual dan pola hidup yang harmonis dengan alam. Hal itu, tak bisa dilepaskan dari keberadaan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan pertumbuhan ekonomi Bali. Sehingga, kesiapan tujuan wisata berupa pengembangan dan diversifikasi produk wisata perlu terus dilakukan untuk menarik minat wisatawan. Dalam kesempatan sama, Jeffrey menyebutkan, BSR yang disalurkan tahun ini sebesar Rp1,3 miliar yang telah disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Orientasi BSR diturunkan dalam berbagai skema program berbasis penelitian, data baseline economy survei, data lembaga pemerintah dan lainnya yang tetap memperhatikan perkembangan lingkungan. Acara penandatanganan penyerahan BSR ini disaksikan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan kalangan perbankan pemerintah dan swasta lainnya. (wdi)