http://compteur.cc/

Jumat, 23 Desember 2011

Dari Mana Bermula Korupsi?

Dari mana asal-muasal korupsi di Indonesia. Banyak pendapat dan analisa tentang asal korupsi di negeri ini. Korupsi sudah menjadi "habit" (kebiasaan), bahkan ada yang mengatakan sudah menjadi "aqidah". Karena memiliki akar begitu kuat dalam kehidupan bangsa. Setiap pemimpin dan pemimpinan pemerintahan berbicara tentang penyakit sosial ini, tetapi justru para pemimpin dan pemimpin pemerintahan itu, akhirnya menjadi bagian dari korupsi itu sendiri. Tengoklah. Setiap partai, organisasi massa, kelompok, dan berbagai kelompok gerakan, yang menyelenggarakan aktivitas, semuanya harus memerlukan uang. Tidak ada yang tidak memerlukan uang. Uang yang digunakan membiayai aktivitas mereka, pasti mempunyai relasi dan mata-rantai dengan berbagai fihak kepentingan, yang akhirnya mendorong mereka tidak lagi independen. Secara pribadi, partai dan organisasi, bahkan mereka terjebak dalam kegiatan korupsi. Misalnya, partai politik menyelenggarakan kongres atau muktamar, dihadiri beratus pengurus yang datang dari seluruh wilayah Indonesia. Mereka membutuhkan akomodasi. Seperti, hotel, tiket pesawat, sampai hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Ini tidak sedikit uang yang dibutuhkan. Partai, ormas, dan kelompok gerakan harus menyediakannya. Partai, ormas dan kelompok gerakan, tidak mau lagi sederhana. Setiap mereka menyelenggarakan kongres, muktamar, musyawarah kerja, pasti tempatnya di hotel yang mewah. Selanjutnya, dalam proses pemilihan ketua, masing-masing calon ketua membentuk tim sukses, yang akan mengkampanyekannya, dan mereka pasti akan menggunakan uang yang tidak sedikit, yang akan digunakan mempengaruhi pengurus-pengurus yang ada, tujuannya agar memilih calon yang mereka kampanyekan. Dalam satu pemilihan ketua partai politik dalam sebuah kongres, seorang calon harus mengeluarkan uang minimal Rp 3 miliar bagi setiap Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah). Tinggal menghitung kalau di seluruh Indonesia ada 32 DPD, itu berarti sudah hampir Rp 100 miliar. Ini terjadi dalam semua proses pemilihan ketua partai politik. Hanya tingkatan besar kecilnya uang "dukungan" berbeda-beda. Kalau calon ketua partai itu pengusaha, pasti lebih banyak uang dukungan itu yang digelontorkan. Partai-partai yang memiliki suara "midle" (menengah) calon-calon ketua yang ikut dalam bursa pemilihan ketua, kalau tidak memiliki modal yang memadai, bisa berhubungan dengan kekuasaan, atau pemilik modal yang ingin mendapat dukungan politik, dan pasti akan menggelontorkan uang bagi calon yang dianggap memiliki prospek, dan dapat menjadi alat bagi kepentingan mereka. Organisai masa (Ormas) yang menjadi afiliasi partai politik, dan ormas yang memiliki kekuatan massa yang besar, pasti akan menjadi rebutan partai politik atau kelompok kepentingan yang menginginkan dukungan. Maka, ketika berlangsung kongres atau muktamar organisasi massa, para calon ketua, mereka bersaing, dan mereka akan mencari dukungan dengan pimpinan parti atau kekuasaan yang ada, yang akan memenangkannya. Imbalannya ormas yang ada itu, pasti akan menjadi bagian dari partai atau kekuasaan. Apalagi, sekarang partai dan ormas itu, sudah menjadi sarana bagi individu-individu membangun mobilitas menuju kekuasaan dan mendapatkan jabatan. Jabatan dalam kekuasaan itu, identik dengan sejumlah kewenangan yang dimilikinya yang akan digunakan mendapatkan uang, sebanyak-banyaknya. Inilah yang menyebabkan korupsi di Indonesia mengakar. Pola lahirnya para pemimpin partai, ormas, dan kelompok gerakan polanya semua sama, tidak dapat dilepaskan dari uang. Tidak ada lagi lahirnya para pemimpin di Indonesia sekarang ini, benar-benar melalui sebuah pemilihan yang jujur, dan dilandasi oleh proses yang benar-benar berdasarkan kaidah-kaidah atau parameter moral. Tetapi, semuanya berdasarkan uang dan kepentingan. Karena itu, partai politik, ormas, dan kelompok gerakan yang ada, sekarang ini berusaha keras mengejar uang "rente" yang akan digunakan mendapatkan kekuasaan politik, dan jabatan yang mereka inginkan. Tak aneh kalau sekarang kisah korupsi di Indonesia tak habis-habis, dan tak akan pernah habis, karena sudah memiliki akar yang dalam. Memiliki akar dalam kehidupan partai, ormas, dan kelompok gerakan. Di mana para pemimpin partai, ormas, dan kelompok gerakan, mereka semua tidak bisa melepaskan diri mereka dari uang. Begitu pula orang ingin masuk menjadi pegawai negeri sipil dan militer, tak ada yang tanpa menggunakan uang. Semuanya pasti menggunakan uang. "Rusuah" (sogokan)seperti sudah menjadi kewajiban. Ingin naik pangkat dan jawaban juga harus dengan uang "rusuah". Tidak hanya semata-mata pada parameter prestasi dan kemampuan. Pola ini sudah berlangsung lama, berpuluh tahun, dan dari rezim ke rezim lainnya, tak pernah berubah. Maka, laporan baru-baru ini, di mana PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), menemukan sejumlah anggota pegawai negeri muda, yang memiliki rekening miliaran rupiah. Padahal mereka masih golongan III, yang secara rasional tidak mungkin akan terjadi. Korupsi sudah meggerogoti kalangan muda, yang sebenarnya bisa menjadi antitesa dari keadaan sekarang, yang sudah sangat korup, tetapi kalangan muda yang sebenarnya masih memiliki potensi menjadi idealis, justeru sudah masuk dalam sistem yang korup. Semua sudah masuk dalam jebakan korupsi, yang sudah sangat sistemik. Partai politik, ormas, kelompok gerakan, pegawai negeri sipil dan militer, dan orang-orang muda yang idealis, akhirnya terperosok ke dalam kubangan korupsi, yang akhirnya memupus harapan masa depan Indonesia. Partai politik, ormas, kelompok, KPK, Mahkamah Konstitusi, Polisi, Jaksa, dan bahkan sampai menyentuh pusat kekuasaan, terkena wabah korupsi. Akar korupsi begitu dalam di Indonesia. Di mulai sejak pemilihan ketua partai, ormas, kelompok gerakan, semua tidak terlepas dari uang, dan berbagai kepentingan, yang akibatnya mendegradasi (meluruhkan) idealisme mereka. Akhirnya semua menjadi sebuah sistem sangat korup yang tidak ada ujungnya. Wallahu'alam.