"Negara Berkembang Terhambat Proteksi Negara Lain"

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan perlu adanya ruang kebijakan agar negara berkembang lebih mudah dalam memasuki kancah perekonomian global.

"Dengan adanya masa periode transisi, dapat memberikan ruang bagi negara-negara untuk mengembangkan pertanian dan industri. Negara-negara berkembang menghadapi kesulitan dalam sistem perdagangan global karena distorsi yang berasal dari subsidi dan tindakan proteksionis lainnya yang diadopsi oleh beberapa negara maju," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan seperti dikutip dari keterangan persnya di Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Dia juga menyatakan jika negara-negara seperti Indonesia menghabiskan banyak waktu memanjat rantai nilai atau “value chain”, yang merupakan sangat penting bagi perekonomian secara keseluruhan.

Dia mengatakan pemerintah mendukung panggilan Australia untuk membekukan tindakan proteksionis oleh semua negara, tetapi menambahkan ada beberapa masalah ketika datang pembatasan ekspor.

Gita yang merupakan pemimpin Pertemuan Menteri Kelompok-33 Negara Berkembang (G-33) juga mengatakan setiap panen dini harus memberikan prioritas kepada petani.

“Program reformasi yang sedang berlangsung di bidang pertanian harus memimpin jika mungkin dalam waktu dekat, untuk penghapusan distorsi yang telah diterapkan terhadap kehidupan ratusan juta petani miskin dan pencapaian pengamanan bahan pangan dan pembangunan pedesaan di negara berkembang,” katanya.

Sehingga, masalah ini harus menjadi bagian dari program kerja yang berkelanjutan. Adapun koalisi G-33 terdiri dari lebih dari 40 negara termasuk Cina, India, Indonesia, Antigua dan Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Bolivia, Panati Gading, Kongo, Kuba, Republik Dominika, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaika, Kenya, Korea Selatan, Madagaskar, Mauritius, Mongolia, Mozambik, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Filipina, Peru dan Sri Lanka. (nia) (rhs)